Heboh akhir-akhir ini ternyata semakin menjadi-jadi. Di sana-sini terjadi terjadi huru-hara yang justru mengundang pro dan kontra, belum lagi terkait hajat Pilkada Serentak, kayaknya juga menjadi masalah yang "kayak" serius banget. Ee belum selesai masalah ini, muncul lagi masalah perang-perangan ala senayan. Antara pemerintah dan legislatif terlihat gak pro, dan kelihatan seperti anak-anak. Pemerintahnya sudah susah payah bekerja, ee para wakil rakyat bikin sensasi, menyebar kop gak jelas dengan tulisan presiden Megawati. Nggak tahu ya, apa memang negeri ini diciptakan untuk tidak dewasa, jadi persoalan yang sejatinya bisa diselesaikan dengan amat sederhana, seakan-akan dibuat mumet dan ribet.
Dua lembaga tinggi negara justru saling bermusuhan ala ajam aduan, gak saling bersinergi tatkala negeri ini membutuhkan pegangan. Ekonomi yang masih fluktuatif seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius. Jangan mikirin tunjangan melulu dan meributkan isi kantong pribadi, padahal masyarakat pedesaan dan para korban bencana sangat membutuhkan perhatian. Walah jadi ngelus dada dan tepuk jidat kalau melihat fenomena lucuh ini.
Belum lagi kegagalan mentri Yasona Laoly yang "membiarkan" penjahat sekelas GT itu bisa indehoy dan kluyuran yang juga membuat respon dari banyak kalangan. Kog sepertinya penjara itu hanya tempat persinggahan. Sudah tempatnya enak, fasilitas bisa dipesan, dan mudahnya jalan-jalan kayak orang utan. Mungkin perempuan juga bisa dipesan ya? Ah... nggak mau suudzon, nanti bikin dosa dan bikin sengsara dunia dan akhirat.
Nah, meskipun persoalan di pemerintah sudah cukup membludak, muncul lagi dengan istilah Bela Negara, orang-orang terkaget-kaget melihat ide ini. Mereka beranggapan dan beralasan kalau ada program bela negara tentu menjadi masalah baru, bener sih, karena memang gak sesederhana menelorkan kebijakan, jika antisipasi setiap kejadian belum ada langkah yang jelas. Tapi, selaku warga negara yang baik saya mendukung kebijakan Bela Negara ini. Semua warga negara dan ber KTP Indonesia ya harus membela negaranya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Semua harus turun tangan agar negeri ini bisa kembali, kemakmuran bisa diraih lagi, negeri yang loh jinawi. Lalu, bagaimana bisa meraih tujuan itu, seperti dalam Pembukaan UUD 1945:
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"
Karena membaca Pembukaan UUD 45 itu, maka selayaknya setiap warga negara itu harus bisa menolong negaranya dari segala macam ancaman. Ancaman di sini tidak harus berbentuk ancaman dengan senjata, lantaran kebodohan dan kemiskinan saat ini menjadi ancaman terberat di negeri ini. Bahkan jika ditelisik, bahwa kehancuran bangsa itu awalnya karena kebodohan dan kemiskinan, lantaran dengan lemahnya kedua elemen itu, maka suatu negara mudah dilemahkan dan akhirnya secara perlahan hancur, luluh lantah tanpa bekas. Pendidikan yang tertinggal menjadi awal kehancuran di segala bidang. Kalau pendidikan rakyatnya rusak, maka otomatis semua dimensi kehidupan semakin gak karu-karuan. Kemiskinan semakin merajalela dan tak perlu dengan senjata, negara itu akan binasa dengan sendirinya.
Saya sependapat dengan Pak JK soal bela negara itu tak harus dengan senjata, karena membela negara itu bisa dengan menjadi guru, pedagang, ulama, petani, nelayan, atau jadi pejabat di senayan. Jadi membela negara itu semua aktivitas kita demi memperoleh kehidupan yang lebih baik itu hakekatnya sudah membela negara. Kalau guru sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencetak generasi cerdas dan berkompetisi global, maka mereka sudah menjadi pembela negara. Satu orang bisa menghasilkan ribuan orang ahli yang terdidik dalam bidang masing-masing. Pedagang yang jujur menjadi pembela negara jika mereka tidak berlaku curang dan menimbun aneka barang kebutuhan masyarakat. Tak membuat panik dengan kenaikan harga yang terlalu mahal itu juga bentuk membela negara. Petani pun demikian sama halnya dengan nelayan dan pekerja-pekerja lain, hakekatnya mereka semua adalah pembela negara.
Para ulama, kiyai, pastur, pendeta, dan tokoh-tokoh agama pun sudah membela negara. Mereka mengajarkan makna cinta kasih dan akhlak pada sesama. Karena dengan modal itu negeri ini akan menjadi negeri yang tenang dan damai. Begitu pula para pejabat di senayan, bekerja dengan profesional dengan mendahulukan kepentingan rakyat juga termasuk membela negara, tak usah ikut-ikut mengoleksi senjata untuk ikut berperang. Karena membantu rakyat mengentaskan kemiskinan sudah cukup dianggap membela negara. Daripada berdebat dan ribut persoalan tak penting mending fokus pada tujuan awal mereka menjadi pejabat, kan visi-misinya ingin negara ini maju, khan? Bukan justru membuat statement dan tindakan yang memalukan. Disaat para korban terhimpit masalah dampak lingkungan, dan di saat para korban bersiap-siap meregang nyawa lantaran sesak oleh asap, eee para wakilnya justru berebut jatah tunjangan.
Mbok ya malu dan prihatin dengan keadaan yang tengah membelit. Jangan urusan dompet sendiri diperhatikan sedangkan masyarakat diabaikan.
Namun demikian, jika suatu saat nanti, negeri diambang perang besar, dan semua rakyat harus membela negara dengan mengangkat senjata, apa boleh baut ee buat, maka saya pun siap membela negara. Membela negara dari jajahan asing dan jajahan para penghianat negeri ini.
Tapi yang saat ini harus saya kerjakan adalah, membela negara ini dari kebodohan, mudah-mudahan semua aktivitas apapun bentuk merupakan wujud bela negara yang sesungguhnya.
Ya sudahlah.... smga kita semua mau membela negara tanpa diminta, karena itulah kita menjadi warga negara. Warga yang selalu ada di depan, tengah dan belakang negaranya. Mendukung setiap usaha negeri ini meraih kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Salam
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/maliamiruddin/terkait-urusan-bela-negara-emang-urusan-siapa_562183ee6523bdc30f24051b
Dua lembaga tinggi negara justru saling bermusuhan ala ajam aduan, gak saling bersinergi tatkala negeri ini membutuhkan pegangan. Ekonomi yang masih fluktuatif seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius. Jangan mikirin tunjangan melulu dan meributkan isi kantong pribadi, padahal masyarakat pedesaan dan para korban bencana sangat membutuhkan perhatian. Walah jadi ngelus dada dan tepuk jidat kalau melihat fenomena lucuh ini.
Belum lagi kegagalan mentri Yasona Laoly yang "membiarkan" penjahat sekelas GT itu bisa indehoy dan kluyuran yang juga membuat respon dari banyak kalangan. Kog sepertinya penjara itu hanya tempat persinggahan. Sudah tempatnya enak, fasilitas bisa dipesan, dan mudahnya jalan-jalan kayak orang utan. Mungkin perempuan juga bisa dipesan ya? Ah... nggak mau suudzon, nanti bikin dosa dan bikin sengsara dunia dan akhirat.
Nah, meskipun persoalan di pemerintah sudah cukup membludak, muncul lagi dengan istilah Bela Negara, orang-orang terkaget-kaget melihat ide ini. Mereka beranggapan dan beralasan kalau ada program bela negara tentu menjadi masalah baru, bener sih, karena memang gak sesederhana menelorkan kebijakan, jika antisipasi setiap kejadian belum ada langkah yang jelas. Tapi, selaku warga negara yang baik saya mendukung kebijakan Bela Negara ini. Semua warga negara dan ber KTP Indonesia ya harus membela negaranya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Semua harus turun tangan agar negeri ini bisa kembali, kemakmuran bisa diraih lagi, negeri yang loh jinawi. Lalu, bagaimana bisa meraih tujuan itu, seperti dalam Pembukaan UUD 1945:
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"
Karena membaca Pembukaan UUD 45 itu, maka selayaknya setiap warga negara itu harus bisa menolong negaranya dari segala macam ancaman. Ancaman di sini tidak harus berbentuk ancaman dengan senjata, lantaran kebodohan dan kemiskinan saat ini menjadi ancaman terberat di negeri ini. Bahkan jika ditelisik, bahwa kehancuran bangsa itu awalnya karena kebodohan dan kemiskinan, lantaran dengan lemahnya kedua elemen itu, maka suatu negara mudah dilemahkan dan akhirnya secara perlahan hancur, luluh lantah tanpa bekas. Pendidikan yang tertinggal menjadi awal kehancuran di segala bidang. Kalau pendidikan rakyatnya rusak, maka otomatis semua dimensi kehidupan semakin gak karu-karuan. Kemiskinan semakin merajalela dan tak perlu dengan senjata, negara itu akan binasa dengan sendirinya.
Saya sependapat dengan Pak JK soal bela negara itu tak harus dengan senjata, karena membela negara itu bisa dengan menjadi guru, pedagang, ulama, petani, nelayan, atau jadi pejabat di senayan. Jadi membela negara itu semua aktivitas kita demi memperoleh kehidupan yang lebih baik itu hakekatnya sudah membela negara. Kalau guru sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencetak generasi cerdas dan berkompetisi global, maka mereka sudah menjadi pembela negara. Satu orang bisa menghasilkan ribuan orang ahli yang terdidik dalam bidang masing-masing. Pedagang yang jujur menjadi pembela negara jika mereka tidak berlaku curang dan menimbun aneka barang kebutuhan masyarakat. Tak membuat panik dengan kenaikan harga yang terlalu mahal itu juga bentuk membela negara. Petani pun demikian sama halnya dengan nelayan dan pekerja-pekerja lain, hakekatnya mereka semua adalah pembela negara.
Para ulama, kiyai, pastur, pendeta, dan tokoh-tokoh agama pun sudah membela negara. Mereka mengajarkan makna cinta kasih dan akhlak pada sesama. Karena dengan modal itu negeri ini akan menjadi negeri yang tenang dan damai. Begitu pula para pejabat di senayan, bekerja dengan profesional dengan mendahulukan kepentingan rakyat juga termasuk membela negara, tak usah ikut-ikut mengoleksi senjata untuk ikut berperang. Karena membantu rakyat mengentaskan kemiskinan sudah cukup dianggap membela negara. Daripada berdebat dan ribut persoalan tak penting mending fokus pada tujuan awal mereka menjadi pejabat, kan visi-misinya ingin negara ini maju, khan? Bukan justru membuat statement dan tindakan yang memalukan. Disaat para korban terhimpit masalah dampak lingkungan, dan di saat para korban bersiap-siap meregang nyawa lantaran sesak oleh asap, eee para wakilnya justru berebut jatah tunjangan.
Mbok ya malu dan prihatin dengan keadaan yang tengah membelit. Jangan urusan dompet sendiri diperhatikan sedangkan masyarakat diabaikan.
Namun demikian, jika suatu saat nanti, negeri diambang perang besar, dan semua rakyat harus membela negara dengan mengangkat senjata, apa boleh baut ee buat, maka saya pun siap membela negara. Membela negara dari jajahan asing dan jajahan para penghianat negeri ini.
Tapi yang saat ini harus saya kerjakan adalah, membela negara ini dari kebodohan, mudah-mudahan semua aktivitas apapun bentuk merupakan wujud bela negara yang sesungguhnya.
Ya sudahlah.... smga kita semua mau membela negara tanpa diminta, karena itulah kita menjadi warga negara. Warga yang selalu ada di depan, tengah dan belakang negaranya. Mendukung setiap usaha negeri ini meraih kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Salam
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/maliamiruddin/terkait-urusan-bela-negara-emang-urusan-siapa_562183ee6523bdc30f24051b
Komentar