 |
| Gambar : Kompasiana.com |
Aneh memang semenjak digulirkannya proyek (hajat) KPU terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta, ternyata sampai sejauh ini menimbulkan beragam polemik. Polemik terkait kebolehan memilih pemimpin yang tidak seagama - bagi pemeluk Islam, dan polemik terkait gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pendukung Ahok maupun yang kontra dengannya. Padahal hajat demokrasi itu baru akan dihelat pada 2017 mendatang.
Pertentangan opini dan cara-cara meraih simpati pun dilancarkan dengan cara-cara yang kadang amat membuat miris. Bagaimana tidak, para netizen yang pada dasarnya bukanlah calon pemilih atau bukan warga Jakarta ternyata ikut nimbrung dalam keramaian media sosial tersebut. Entahlah kenapa hajat demokrasi yang didengung-dengungkan oleh negara yang katanya demokratis ini justru membawa pengaruh buruk dan citra negatif bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Demokrasi seakan-akan sekedar slogan semata, sedangkan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.
Bagaimana mungkin negara yang sudah mengagungkan konsesi politik ala demokrasi yang katanya mewakili aspirasi rakyat ini seakan-akan berubah menjadi arena tinju. Arena tinju malah lebih baik karena di dalamnya seperti sebuah kebun binatang. Semua ikut sahut menyahut yang kadang tak ada lagi tedeng aling-aling untuk saling merendahkan, melecehkan dan melempar isu-isu SARA yang justru bisa berdampak buruk bagi citra demokrasi yang dibangun itu sendiri.
Bahkan yang aneh lagi, ternyata pihak-pihak yang turut menyuarakan suara "berisik" itu ternyata bukanlah warga Jakarta, yang notabene pemilik wilayah itu. Semua yang mengaku pendukung A atau B berulah seperti musuh bebuyutan. Pendukung A berusaha memunculkan stigma positif calon yang saat ini didukung dengan merendahkan calon B, dan begitu pula sebaliknya. Orang luar ternyata ikut menyoraki dan memanas-manasi suasana, seolah-olah mereka yang berisik itu seperti supporter dan kawanan penonton yang ingin jagoannya menang dengan mengalahkan lawannya hingga babak belur. Padahal apa untungnya buat mereka? Toh mereka tidak akan mendapatkan hak pilih lantaran bukan warga Jakarta. Secara gitu loh, orang Lampung seperti saya ikut saling cemooh dan mencela calon lain dengan alasan yang dibuat-buat.
Isu SARA yang menjadi racun demokrasi
Saya menduga, adanya statemen yang dilontarkan pihak-pihak pendukung dengan mengatasnamakan SARA ini tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukannya bisa berdampak buruk bagi ketenangan masyarakat. Masyarakat yang tadinya adem ayem lantaran mendapatkan lontaran terkait SARA mereka menjadi ikut terpengaruh. Emosi yang kadang tidak tahu duduk persoalannya.
Masyarakat yang selama ini sudah mulai menikmati makna demokrasi, ternyata sejauh ini sudah teracuni oleh ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Entahlah, apakah ada faktor x mengapa mereka melakukan itu? Yang pasti orang-orang yang saling melontarkan persepsi dan opini negatif ini patut dicurigai sebagai para pembuat masalah yang mereka ingin memanfaatkan situasi runyamnya proses demokrasi.
Yang aneh lagi, padahal hajat Pilkada di Jakarta saja belum dimulai, ternyata riak-riak pertentangan SARA sudah mengemuka. Saya khawatir, pesta demokrasi di ibukota itu belum berjalan ternyata kekisruhan sudah muncul, dan berbahaya lagi kalau pihak-pihak yang justru ingin negara ini hancur ternyata berada di balik kekisruhan yang selama ini terjadi.
Terkait hajat Pilkada DKI Jakarta, Kita mesti mawas diri
Menjadi pendukung yang loyal itu sah-sah saja, dan gerakan melemahkan lawan juga merupakan keniscayaan dalam meraih kemenanga. Tapi amat tidak elok jika hajat pilkada itu justru dikotori oleh ambisi menang tapi merusak kedamaian bumi pertiwi. Dan lebih elok jika para penonton yang di luar Jakarta semestinya mawas diri, jangan memancing-mancing reaksi sosial yang berujung pada ketenangan masyarakat. Biarkan demokrasi itu berjalan sesuai perundang-undangan, boleh independen atau jalur partai, yang penting semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak mengorbankan kedamaian negeri ini.
Salam
Komentar