Ketika Dua Kubu Melebur Jadi Satu

 Ketika Dua Kubu Melebur Jadi Satu

Gambar : Pasangan kontestan Pilpres 2019 (Sumber: Kompas.com)

Dunia perpolitikan di negeri +62 sepertinya tidak lepas dari fenomena yang mengitarinya. Sampai-sampai hampir setiap saat publik dibuat tercengang dengan pergerakan bidak catur yang dimainkan para politisi. Apakah ini sebuah kebetulan, coba-coba atau memang sudah lazim dalam dunia yang cukup menguras emosi para pendukungnya.

Sebagaimana publik melihat betapa panasnya aura Pilpres 2019 yang membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak merinding, jika masa-masa kampanye, pemungutan suara dan keputusan final siapa yang layak lolos di panggung kekuasaan. Dan benar, pergolakan di tingkat bawah ketika pengumuman hasil Pilpres diumumkan ternyata publik pun bergolak. Sampai-sampai ada gerakan massa pendukung kedua calon yang berusaha menyampaikan aspirasi dan protes atas fenomena Pilpres yang menurut sebagian pendukung dilaksanakan tidak fair.

   

Hingga endingnya adalah bentrokan massa dan ada beberapa orang yang harus mengalami kekerasan fisik oleh aparat karena ada gerakan yang dianggap menuggangi gerakan damai demonstrasi tersebut.

Beruntungnya, meskipun demonstrasi sempat terjadi bentrokan dan terlihat huru-hara, nyatanya publik masih bisa didinginkan suasananya, tidak sampai membuat kerusakan yang lebih frontal. Saya melihat konflik dua kubu yang melibatkan aparat keamanan tentu merupakan sebuah ekses dari proses demokrasi. Di saat aksi protes itu berjalan damai dan ternyata ada pihak yang menunggangi, maka akibatnya bisa ditebak, jika tidak dapat diredam maka efeknya bisa kepanjangan. Publik dan aparat keamanan bisa terjadi bentrokan yang lebih parah dan bahkan bisa chaos. Bayangkan saja jika aparat yang seharusnya melindungin dan mengayomi rakyat ternyata harus adu fisik dengan rakyat yang diayomi dan dilindungi, tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan demokrasi di negeri ini.

Konflik partai politik, tokoh yang bertanding, dan pendukung adalah satu bab yang secara alamiah terbentuk, sebagai manifestasi dari perjalanan panjang negeri ini yang usianya lebih dari 75 tahun. Negeri ini sudah bisa dibilang sepuh atau tua, tapi masih tua bagian kulitnya, sedangkan di dalamnya masih perlu digembleng menjadi lebih dewasa.

Bersatunya kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi adalah dinamika politik yang arif

Memang benar, bahwa politik itu penuh dengan dinamika, intrik dan fakta-fakta yang sangat menggelikan. Bagi sosok yang menciptakan dan pemain dalam panggung, langkah mereka sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Di saat berkompetisi, mereka adalah lawan yang berat. dengan segenap tool mereka kerahkan demi memenangkan kompetisi. Sedangkan bagi publik yang hanya menonton, percaturan politik tentu menjadi sesuatu yang amat rumit, bikin sensitif dan kadang membuat tekanan jantung.

 

Kenapa? Ketika awalnya begitu terbelah pilihan dan komitmen mendukung salah satu pihak, ternyata kondisi berubah 180 derajat dengan saling dekatnya para kompetitor. Fenomena yang mengejutkan sepertu sengatan listrik 220 VA ini tentu membuat publik terkesima dan penuh tanda tanya, "mengapa mereka bisa bergabung? Mengapa bisa berbaur? Kog bisa ya saling rangkulan seolah-olah tidak pernah berperang politik?

Jawabannya adalah inilah fakta atau realitas politik yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dalam dunia politik semuanya akan cepat berubah dan berganti arah ketika kepentingannya bisa diakomodir. Entah, meskipun ada yang menganggap ini sesuatu yang tidak lazim, faktanya di dunia manapun sebuah sikap politik adalah selalu dinamis. TIdak ada politik yang kaku sampai mengeluarkan urat leher demi kepentingan yang bersifat individual dan kelompok.

Bertemunya Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, adalah sebuah fenomena yang menarik dan lumrah dalam dinamikan politik. Apalagi tujuan kedua kubu sebenarnya sama, ingin menjaga marwah bangsa dan membangunnya menjadi negara yang  bisa setara dengan bangsa lain di dunia.

Jika cita-cita politik adalah sama-sama ingin membangun bangsa dan menjaga nilai-nilai Pancasila, mengapa perseteruan harus dipendam lama? Bukankah dengan bersatu dan saling merangkul akan tercipta harmoninasi di tingkat grassroot. Masyarakat akan melihat kedua kubu semakin akur dan tidak saling bertempur.

Dan semestinya, jika para petinggi bisa akur dan bisa bekerjasama dalam mengatasi persoalan bangsa yang sangat rumit, mengapa arus bawah tidak ikut senang dengan fenomena yang unik ini?

Bukankan dalam politik itu dikenal dengan istilah kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan? Tidak ada kawan dan musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Dan yang perlu dicatat, jika kepentingan mereka adalah untuk menjaga dan membangun marwah bangsa, tentu pilihan akhir adalah berkolaborasi demi membangun bumi pertiwi. 

Jika antara anjing dan kucing yang katanya musuh abadi saja bisa bersatu, mengapa manusia dengan manusia lainnya yang berakal ini tidak bisa menyatu, seperti air dan gula, atau gula dan kopi. Meskipun di sana selalu saja ada yang terus dianggap paling berjasa, antara air, gula, dan kopi. Meskipun ketiganya berbeda, jika salah satunya tidak ada, maka esensinya adalah hampa.

Ya sudah, gitu aja. Mari nyeruput kopi manis sambil makan singkong goreng.

Salam damai

Melecehkan Al-Qur'an, Ahok Menggali Lubang Sendiri

Sumber: kupang.tribunnews.com

Miris sekali fenonema saat ini. Ahok yang sampai seajauh ini  dianggap oleh pengagumnya sebagai sosok yang sering berbicara kasar ini, eh tiba-tiba terkena karmanya sendiri. Karma yang sejatinya amat dekat pada sosok-sosok yang banyak membuat angkara murka. 

Orang yang begitu dielu-elukan oleh pemilihnya karena dianggap tokoh yang bisa membangun ibukota dengan konsep yang cerdas nyatanya di akhir periode ini justru memancing kontradiksi. Tanpa disadari atau mungkin sudah terstigma dalam fikiran tentang umat Islam dan ayat-ayat dalam Al Qur'an, tanpa disengaja menyebut bahwa Al Qur'an sudah membodohi rakyat karena melarang memilih Ahok yaitu surat Al Maidah ayat 51 . Sebagaimana banyak dirilis oleh media mainstream dan diupload di youtube.com.

Padahal dalam ayat itu sudah jelas memang umat Islam dilarang memilih pemimpin kafir di antara mereka. Mengapa? Karena bagaimanapun hebatnya orang yang sudah menyekutukan Tuhan maka dia berarti sudah menghianati cintanya terhadap Tuhannya. Dan sudah dapat dipastikan golongan ini akan menghianati pemilihnya, atau bangsanya sendiri.

Semua orang berhak menentukan pilihannya, karena kesamaan agamanya tanpa harus dibuat ragu. Karena keimanan seseorang bersumber dari kitab suci yang dipedomaninya. Dan semua agama pun meyakini hal ini. Jadi amat wajar jika umat Islam memilih pemimpin yang Islam pula.

Apalagi pemimpin akan berkaitan dengan agamanya, jika umat Islam maka secara otomatis memikirkan bagaimana membangun umatnya pula. Meskipun dalam perjalanannya nanti tidak boleh diskriminatif dengan pemeluk agama lain lantaran itu melanggar undang-undang.

Ibarat kata, bagaimana bisa diharapkan kepemimpinannya membela agama Islam jika dia sendiri antipati dengan agama ini. Meskipun berkoar-koar tidak boleh mengatasnamakan SARA tapi di lain waktu selalu menggunakan simbol agama demi meraih suara dan bertindak diskriminatif.

Terbukti, meskipun masyarakat Jakarta dari golongan bawah sudah berbondong-bondong memilih tokoh ini, ternyata justru diperlakukan tidak manusiawi, digusur dan dipaksa untuk menempati rumah susun yang harus menyewa. Padahal sebelumnya di antara mereka ada yang sudah memiliki tempat tinggal, tapi dengan terpaksa harus meninggalkan rumahnya sendiri demi harus mengontrak di sebuah rumah susun.

Karena pernyataan yang sudah menyinggung umat Islam itu, muncullah beragam reaksi kekecewaan karena Ahok sudah melecehkan umat Islam dan tentu Al Qur'an itu sendiri. Bahkan tak hanya umat Islam yang geram, karena para tokoh agama termasuk MUI memberikan pernyataan kecewa karena Ahok sudah melakukan tindakan provokatif SARA. Yang tentunya bisa berujung sentimen kepada agama tertentu karena ungkapan yang amat tidak layak diucapkan itu. Maka sewajarnya, hukum yang semestinya sebagai panglima harus mengadili tindakan yang amat rendah ini.

Dengan hadirnya video penghinaan Ahok itu maka mau tidak mau umat Islam pun mulai berpikir bahwa selama ini memang Ahok telah melecehkan umat Islam dan tanpa sadar terlontar kata-kata bahwa ia benar-benar tidak ingin umat Islam mempedomani Al-Qur'an.

Ahok geram karena dianggap memfitnah, padahal rekaman video menunjukkan bahwa Ahok benar-benar telah melecehkan Kita Suci umat Islam tersebut.  Dan faktanya tidak ada bukti bahwa penguploud video sudah merekayasa, karena justru Ahok sendirilah yang sudah memancing-mancing persoalan SARA, di masa-masa ibukota hendak menyelengarakan hajat Pilkada.

Masyarakat muslim pun menyatakan kekecewaannya, meskipun ada beberapa orang yang justru membelanya habis-habisan. Dengan alasan yang bersifat klise meyakinkan semua orang bahwa Ahok tidak bermaksud menghina. Meskipun sudah jelas bahwa kata-kata yang dilontarkan itu benar-benar pelecehan.

Bagaimana tidak melecehkan, kalau secara terang-terangan mengatakan bahwa surat Al Maidah ayat 51 itu membodohi warga agar tidak memilihnya. Padahal apa yang disampaikan dalam AlQur'an adalah kebenaran.

Ketika berbicara tidak menggunakan etika, maka keruntuhan adalah akibatnya

Perlahan tapi pasti, konsentrasi masyarakat saat ini mulai ke arah yang lebih fokus. Di mana di awal-awal pencalonannya begitu banyak umat Islam yang berusaha netral terhadap para calon Kepala Daerah yang tidak memandang agamanya, ternyata sejauh ini semakin terpecah.

Keterpecahan ini diawali oleh sikap dan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang Ahok sebagai calon kepala daerah meskipun seorang petahana. Dan seandainya saat ini masih menjadi pejabat daerah, tapi dukungan masyarakat bisa saja melorot dan anjlok ke dasar yang paling bawah. Semua disebabkan karena kata-kata Ahok yang menghina kita suci Al Qur'an.

Andaikan saja Ahok tidak memunculkan sikap sentimentil dan bersinggungan dengan SARA maka reaksi penolakan massa tidak akan terjadi. Meskipun ia tetap teguh mengatakan tidak melecehkan tapi nasi sudah menjadi bubur, dan umat Islam sudah terlanjur kecewa dan tahu betapa selama ini Ahok berusaha menjauhkan umat Islam dari agamanya. Ahok ingin umat Islam tidak lagi berpedoman pada Al-Qur'an dengan alasan Pancasila. Padahal selama ini masyarakat meyakini bahwa Pancasila pun berkiblat pada Al Qur'an.

Hal lain yang patut dicermati dari reaksi masyarakat ini adalah karena ucapan yang dilontarkan jelas-jelas menyinggung perasaan umat Islam, maka dampaknya akan menjatuhkan kredibilitas Ahok di mata publik khususnya Umat Islam. Karena secara peta politik, umat Islam tetap menjadi pemilih terbanyak. Meskipun pada tataran pemilihan saat ini suara umat Islam sudah terpecah antara Anis - Uno dan Agus - Silviana yang tentu masih memunculkan segala macam kemungkinan.

Kalau putaran pertama pemilih sudah bertekad bulat memilih yang seagama maka berdampak pada peroleh suara pada kedua calon tersebut akan semakin bulat dan kemungkinan besar Ahok kehilangan suaranya. Kecuali ada permainan politik yang biasanya ada permainan curang yang berakibat pada perubahan suara di tingkat TPS.

Ketika hendak berlaga, tahan diri untuk tidak menyulut SARA

Sekali lagi masalah SARA merupakan masalah pelik dan rumit serta sensitif di luar persoalan sukuisme, karena selama ini kebanyakan pemilih akan memilih calon yang berasal dari satu agama. Apalagi memilih sesama agama adalah keharusan dan kebutuhan agar kebijakan publik pun memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut.

Seperti bagaimana Ahok berusaha melegalkan peredaran miras di Ibukota, yang dengan alasan peredaran dibatasi hanya wilayah-wilayah tertentu. Padahal dalam Islam, miras adalah haram dan sejatinya harus dijauhi dan dilarang peredarannya. Jika hendak dilegalkan tentu melawan aturan undang-undang dan kitab suci sendiri.

Belum lagi pernah munculnya wacana dibuatkan perda tentang peredaran daging anjing. Meskipun terjadi penolakan, ternyata sikap Ahok ini pun memancing umat Islam. Hal-hal yang sensitif inilah yang memunculkan sentimen SARA dalam Pilkada, karena pada prinsipnya agama apapun yang dianut maka akan mempengaruhi sebuah kebijakan daerah itu.

Begitu pula terkait ucapan Ahok terhadal Al Qur'an, karena imanlah umat Islam tersulut emosi dan bereaksi karena kitab sucinya telah dilecehkan. Persoalan yang sejatinya tidak perlu muncul ketika masyarakat harus menahan diri dari persoalan SARA justru Ahok sendiri justru melakukan pelecehan kitab suci secara terang-terangan. Dampaknya tentulah umat Islam akan berantipati dan menarik dukungannya pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 mendatang.

Boleh jadi Ahok menganggap tidak bermasalah ketika proses Pilkada nanti, tapi suara umat Islam tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena secara de-facto umat Islam akan tersinggung jika agama dan kitab sucinya dilecehkan.

Salam damai

Jakarta yang Mau Pilkada, Kenapa Orang Luar Ikut Heboh?

Gambar : Kompasiana.com

Aneh memang semenjak digulirkannya proyek (hajat) KPU terkait pemilihan Gubernur DKI  Jakarta, ternyata sampai sejauh ini menimbulkan beragam polemik. Polemik terkait kebolehan memilih pemimpin yang tidak seagama - bagi pemeluk Islam, dan polemik terkait gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pendukung Ahok maupun yang kontra dengannya. Padahal hajat demokrasi itu baru akan dihelat pada 2017 mendatang.

Pertentangan opini dan cara-cara meraih simpati pun dilancarkan dengan cara-cara yang kadang amat membuat miris. Bagaimana tidak, para netizen yang pada dasarnya bukanlah calon pemilih atau bukan warga Jakarta ternyata ikut nimbrung dalam keramaian media sosial tersebut. Entahlah kenapa hajat demokrasi yang didengung-dengungkan oleh negara yang katanya demokratis ini justru membawa pengaruh buruk dan citra negatif bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Demokrasi seakan-akan sekedar slogan semata, sedangkan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

Bagaimana mungkin negara yang sudah mengagungkan konsesi politik ala demokrasi yang katanya mewakili aspirasi rakyat ini seakan-akan berubah menjadi arena tinju. Arena tinju malah lebih baik karena di dalamnya seperti sebuah kebun binatang. Semua ikut sahut menyahut yang kadang tak ada lagi tedeng aling-aling untuk saling merendahkan, melecehkan dan melempar isu-isu SARA yang justru bisa berdampak buruk bagi citra demokrasi yang dibangun itu sendiri.

Bahkan yang aneh lagi, ternyata pihak-pihak yang turut menyuarakan suara "berisik" itu ternyata bukanlah warga Jakarta, yang notabene pemilik wilayah itu. Semua yang mengaku pendukung A atau B berulah seperti musuh bebuyutan. Pendukung A berusaha memunculkan stigma positif calon yang saat ini didukung dengan merendahkan calon B, dan begitu pula sebaliknya. Orang luar ternyata ikut menyoraki dan memanas-manasi suasana, seolah-olah mereka yang berisik itu seperti supporter dan kawanan penonton yang ingin jagoannya menang dengan mengalahkan lawannya hingga babak belur. Padahal apa untungnya buat mereka? Toh mereka tidak akan mendapatkan hak pilih lantaran bukan warga Jakarta. Secara gitu loh, orang Lampung seperti saya ikut saling cemooh dan mencela calon lain dengan alasan yang dibuat-buat.

Isu SARA yang menjadi racun demokrasi

Saya menduga, adanya statemen yang dilontarkan pihak-pihak pendukung dengan mengatasnamakan SARA ini tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukannya bisa berdampak buruk bagi ketenangan masyarakat. Masyarakat yang tadinya adem ayem lantaran mendapatkan lontaran terkait SARA mereka menjadi ikut terpengaruh. Emosi yang kadang tidak tahu duduk persoalannya.

Masyarakat yang selama ini sudah mulai menikmati makna demokrasi, ternyata sejauh ini sudah teracuni oleh ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Entahlah, apakah ada faktor x mengapa mereka melakukan itu? Yang pasti orang-orang yang saling melontarkan persepsi dan opini negatif ini patut dicurigai sebagai para pembuat masalah yang mereka ingin memanfaatkan situasi runyamnya proses demokrasi.

Yang aneh lagi, padahal hajat Pilkada di Jakarta saja belum dimulai, ternyata riak-riak pertentangan SARA sudah mengemuka. Saya khawatir, pesta demokrasi di ibukota itu belum berjalan ternyata kekisruhan sudah muncul, dan berbahaya lagi kalau pihak-pihak yang justru ingin negara ini hancur ternyata berada di balik kekisruhan yang selama ini terjadi.

Terkait hajat Pilkada DKI Jakarta, Kita mesti mawas diri

Menjadi pendukung yang loyal itu sah-sah saja, dan gerakan melemahkan lawan juga merupakan keniscayaan dalam  meraih kemenanga. Tapi amat tidak elok jika hajat pilkada itu justru dikotori oleh ambisi menang tapi merusak kedamaian bumi pertiwi. Dan lebih elok jika para penonton yang di luar Jakarta semestinya mawas diri, jangan memancing-mancing reaksi sosial yang berujung pada ketenangan masyarakat. Biarkan demokrasi itu berjalan sesuai perundang-undangan, boleh independen atau jalur partai, yang penting semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tidak mengorbankan kedamaian negeri ini.

Salam

Rindu Film G 30 S PKI, Sejarah Kelam Indonesia Tempo Dulu

Monumen Pancasila Sakti

Baru beberapa hari ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepatnya tanggal 1 Oktober yang diperingati setiap tahun. Peringatan atas terjadinya tragedi pemberontakan G 30 S PKI yang turut menyisakan kepedihan hingga kini lantaran pahlawan-pahlawan kemerdekaan turut menjadi korban. Korban dari sebuah kebiadaban atas ambisi kekuasaan kala itu. Lubang buaya sebagai tempat di mana para korban kejahatan kemanusiaan itu ditemukan, pun menyisakan tanda tanya besar, kenapa saat ini sejarah penting ini seperti ditinggalkan? Ada apa ini? Dalam kebimbangan itu fikiranku menggelayut menyusuri pelajaran sejarah yang pernah saya dapatkan di bangku sekolah kala itu.

Ada banyak tanda tanya besar, siapa sebenarnya dalang di balik itu semua. Apakah Presiden Soekarno atau justru Soeharto yang beberapa tahun silam pemberitaan terkait keterlibatan mantan Presiden Suharto dalam tragedi lubang buaya itu sempat menyeruak. Menyeruak pra lengsernya kepemimpinan sentralistik otoritarianisme selama 30 tahun. Soekarno yang sejatinya adalah Pahlawan kemerdekaan turut menjadi korban penyebaran isu keterlibatan beliau dalam kejadian kelam itu. Sedangkan Suharto pun sama nasibnya lantaran dituduh melibatkan diri atau terlibat dalam insiden berdarah yang menewaskan orang-orang terbaik di negeri ini. Sosok seperti Jend. A. Yani yang sejatinya adalah sosok yang turut berjuang dalam kemerdekaan ternyata turut menjadi korban kebiadaban ini. Sejarah oh sejarah, kenapa kebiadaban ini selalu saja muncul di negeri ini.

Menurut catatan sejarah, ada banyak korban G 30 S PKI. Paling tidak 10 orang penting di negeri ini menjadi korban. Jika disebutkan nama satu persatu seperti; Jend. Ahmad Yani • MayJend. D.I. Panjaitan • AIP. K.S. Tubun • Brig Jend. Katamso • Let.Jend. M.T. Haryono • Kapt. Pierre Tendean • Let. Jend. Soeprapto • Let. Jend. Siswondo Parman • Kol. Sugiono • Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo (wikipedia). Bahkan jika diruntut berdasarkan informasi para sesepuh yang menjadi korban mereka, tentulah ada ratusan kiyai dan tokoh-tokoh agama yang turut menjadi korban kebiadaban mereka.

Meskipun di beberapa media seperti Wikipedia menjelaskan bahwa dalang pembunuhan beberapa jendral itu adalah Soekarno, namun saya tidak menampik, di balik pembunuhan para jendral kala itu ada motif terselubung. Pemimpin negara difitnah, diadu domba dan dijadikan tumbal ambisi seorang penganut paham komunisme kala itu. Sungguh sebuah kejahatan kemanusiaan yang sungguh menyakitkan.

Film G 30 S PKI Mengisahkan Tragedi Berdarah Pemberontakan Komunis di negeri ini

Fenomena kejahatan kemanusiaan yang merenggut banyak korban itu dibuat film berjudul G 30 S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Saya melihat beberapa adegan yang turut membuat bregidik bulu kuduk, bagaimana seorang Aidit Cs. melakukan gerakan bawah tanah dengan mengumpulkan beberapa teman sepemahaman. Ingin melakukan gerakan pemberontakan. Hingga pada akhirnya genap sudah aksi penculikan beberapa jendral dan berakhir di lubang buaya. Tak hanya kekejaman terhadap para petinggi militer di negeri ini, karena para kiyai, masyarakat umum menjadi korban. Bahkan siapapun yang tidak mendukung gerakan itu dianggap musuh dan mesti dihabisi. Kejam sekali ya?

Semua adegan dibuat selayaknya kejadian kala itu, meskipun hanyalah sebuah film, tapi film itu hakekatnya sebagai peringatan betapa komunisme memiliki rekam jejak yang tragis. Sama tragisnya dengan aksi terorisme yang mengatasnamakan gerakan Negara Islam, yang entah siapakah yang membentuk kelompok radikal itu. Sepertinya ada pihak yang ingin menyudutkan Islam dengan ajaran kekerasan. Padahal aksi terorisme hakekatnya bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya.

Meskipun ada perasaan takut, ngeri karena aksi kebiadaban itu diperlihatkan seperti aslinya, namun dengan memahami sejarah kelam negeri ini, akan menjadi catatan penting bahwa negeri kita harus waspada terhadap aksi pemberontakan yang menggunakan ideologi asing yang ingin merusak Pancasila sebagai sendi bernegara kita.

Sayang sekali, film G 30 S PKI saat ini tidak lagi ditayangkan semenjak era reformasi, dengan alasan bahwa film itu dianggap memutarbalikkan fakta. Mereka yang tidak menghendaki beredar dan diputarnya film G 30 S PKI beralasan bahwa yang sejatinya gembong PKI adalah Soeharto itu sendiri. Makanya kala itu muncul pula beberapa buku yang mengisahkan keterkaitan mantan Presiden RI ke-2 itu dengan aneka tragedi di lubang buaya yang merenggut nyawa para pajabat teras Angkatan Darat.

Tak hanya pejabat teras Angkatan Darat yang menjadi korban, lantaran betapa banyaknya para Kyai, Ustadz dan para tokoh agama di daerah yang diculik dan dibunuh jika tak mau mengakui sebagai anggota PKI. Meskipun pada akhirnya, pemberantasan pengikut PKI ternyata turut memunculkan pro dan kontra, lantaran di antara mereka yang menjadi anggota PKI bukan sebab keinginan sendiri, akan tetapi dipaksa dan tidak mengetahui bahwa PKI adalah partai komunis yang memiliki cita-cita merebut kekuasaan dan mengubah Pancasila.

Beberapa tahun silam saya masih menemukan seorang imam mushola yang notabene agamanya sangat baik, ternyata pernah menjadi korban pemaksaan identitas oleh PKI kala itu, hingga berujung anak-anaknya tidak bisa menjadi pegawai pemerintah lantaran dianggap keturunan komunis. 

Kejadian tragis yang menyisakan sejarah kelam, seorang anak yang tidak tahu menahu apa itu PKI ternyata harus mendapatkan diskriminasi lantaran persoalan yang tidak pernah ia pahami.

Terlepas dari itu semua, mengapa kejadian kelam itu mesti dihilangkan dari memori kita? Apakah salah jika sebuah kejahatan itu diingat kembali agar tidak ada lagi pengulangan sejarah, lantaran kejamnya kejahatan mereka? Bukan bermaksud mengorek luka lama, tapi sebagai media pengingat bahwa segala bentuk kejahatan atas nama ideologi lain selain Pancasila adalah kejahatan. Sama berlakunya kejahatan terorisme yang mengatasnamakan Islam yang juga mesti ditumpas dari negeri ini.

Pemutaran Film G 30 S PKI sebagai penguatan pemahaman akan sejarah bangsa

Tidak dapat ditampik dan dipungkiri bahwa aneka persoalan di negeri ini sepantasnya diabadikan, dijadikan bahan renungan dan pelajaran bahwa fenomena kejahatan itu sangat menyakiti hati penghuni negeri ini. Kejahatan atas nama ideologi semestinya tak boleh berulang kembali. Indonesia dibangun atas dasar Pancasila, dan selamanya akan tetap teguh memegang prinsi ini. Jika ada pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tentu saja menjadi awal munculnya tragedi memilukan dan kebiadaban baru yang semestinya dihanguskan.

Gerakan 30 September PKI adalah peristiwa kelam negeri ini, semoga saja dengan melihat kembali sejarah kelam itu menjadi pelajaran bagi anak-anak muda agar tidak terpengaruh pada ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatu dalam hati rakyat di negeri ini.

Akan tetapi yang mesti menjadi renungan kita, apakah kita masih memegang teguh ideologi Pancasila dalam hati sanubari kita? Atau kita justru melupakannya? Entahlah.

Salam

Metro Lampung, 4-10-2015

divine-music.info

Salut buat Pak Jokowi, Penjahat Kemanusiaan Dieksekusi

Ilustrasi sang regu tembak tengah mengeksekusi ( gambar: indobolanews.com)

Alhamdulillah, sekali lagi rasa syukur saya pada pemimpin negeri ini. Sosok-sosok pengedar narkoba kelas kakap ternyata mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun awal mula penyelidikan dan jelang eksekusi berjalan sangat alot, ternyata hakim pun memutuskan para penjahat kemanusiaan itu pun harus mengakhiri hidupnya di ujung peluru pasukan regu tembak.

Sebuah capaian prestasi penegakan hukum dan wujud kecintaan Presiden Jokowi kepada rakyatnya. Meskipun dalam menegakkan hukum tersebut banyak negara yang menentang, memprotes dan ingin menekan kebijakan presiden ini dengan dalih kemanusiaan. Tak hanya dalih kemanusiaan. Kenapa para penjahat kemanusiaan ini dibela habis-habisan oleh para pemimpin dunia. Mereka pun menekan presiden serta pemerintahan Jokowi-JK dengan strategi embargo ekonomi.

Mereka seolah-olah ingin menjadikan negara kita seperti boneka yang bisa mengendalikan Presiden Jokowi dengan dalih perjanjian luar negeri. Meskipun saya sempat heran seribu heran, melihat sikap para kepala negara dan pejabat-pejabat yang dengan keras kepala membela para penjahat kemanusiaan itu? Apakah murni karena nilai kemanusiaan? Saya ingin mencoba meluruskannya.

Semenjak satu dasawarsa ini peredaran narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Perdagangan dan peredaran bisnis haram yang sudah jelas-jelas merusak nilai-nilai kemanusiaan ini begitu mudahnya meracuni rakyat negeri ini. Tak hanya kalangan dewasa yang menikmati dan menjadi korban hingga berujung kematian, karena anak-anak di usia dini pun acap kali menerima getahnya. Anak-anak yang ingin melihat dunia ini berkembang dengan keberadaan mereka, ternyata diracuni, dibunuh dengan racun yang bernama narkoba.

Bahkan, disinyalir puluhan orang meninggal setiap harinya diakibatkan menelan narkoba. Mereka yang sejatinya berhak untuk menikmati kehidupan ini dengan cara yang patut, pun harus dicerabut dan tak lagi menerima hak-haknya sebagai manusia yang bebas. Bebas dari ancaman narkoba dan bebas dari racun yang menggerogoti tubuh dan pikiran mereka. Setiap hari anak-anak ini mendapatkan tekanan mental, hingga detik-detik akhir sebelum kematiannya mereka pun tak lagi melepaskan diri dari jeratan narkoba. Sungguh memprihatinkan.

Inilah kenyataan dan kejahatan yang benar-benar luar biasa. Kejahatan yang benar-benar melawan nurani kemanusiaan.

Anak-anak hingga dewasa yang sejatinya berhak mendapatkan hak untuk hidup dan berkarya, harus terjerat oleh kebahagiaan semu yang justru membunuh mereka secara perlahan. Sebuah fakta yang tak dapat disangkal lagi bahwa para gembong dan pengedar narkoba ini hakekatnya adalah penjahat kemanusiaan.

Mereka yang telah membunuh ribuan umat selayaknya mesin perang ini, pun sejatinya harus dihukumi di hadapan mahkamah internasional. Tapi, saat ini apa yang terjadi? Kita melihat sendiri bukan? Negara-negara yang sejatinya adalah selalu meneriakkan ide-ide kemanusiaan pun sepertinya gelap mata, tak hanya gelap mata dengan dampak dari perbuatan para pengedar narkoba. Mereka yang membela habis-habisan pengedar narkoba ini pun tak memiliki lagi rasa kemanusiaan. Secara nyata membela pembunuh bangsa ini dengan menggunakan kekuasaannya dan kebijakan embargo ekonomi supaya negara-negara  yang katanya sahabat menjadi lemah.

Secara teori perang pun menunjukkan, bahwa tidak ada jalan lain bagi kemenangan adalah melakukan konspirasi besar agar secara perlahan negara-negara di bawah kendali mereka, termasuk yang berada di bawah hegemoni Barat dan Eropa harus benar-benar tunduk di bawah cengkeraman mereka. Tak hanya di bawah negara secara terotorial, organisasi yang sepatutnya membela negara kecil pun ikut dikendalikan demi memuluskan rencana jahatnya memerangi negara-negara kecil seperti Indonesia. 

Akan tampak nyata jika kejahatan perang ini diwujudkan dengan senjata, karena perang sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang tak terampuni. Mereka menggunakan narkoba sebagai alat untuk memuluskan rencana jahatnya.

Sayang sekali PBB yang semestinya menjadi penengah dan bersama-sama melawan peredaran narkoba justru ikut nimbrung menekan pemerintahan Indonesia agar tidak melaksanakan eksekusi mati. Ada apa ini? Benarkah mereka sudah kelewat kejamnya hingga kebijakan Presiden Jokowi yang ingin membela rakyatnya turut dipaksa agar mengikuti kemauan mereka?

Beruntung sekali rakyat Indonesia memiliki presiden yang konsisten memegang janji-janjinya, bagaimana beliau dan jajaran pemerintahannya ingin melindungi negara ini dari jeratan racun narkoba tersebut. Meskipun banyak pertentangan dan ancaman ditariknya duta besar negara yang katanya  "SAHABAT" itu. Mereka menggunakan dalih Sahabat agar Indonesia tidak bergeming.

Mereka seolah-olah memaksa Presiden Jokowi mengikuti aturan dan perintah mereka. Membatalkan eksekusi mati penjahat kemanusiaan tersebut dengan dalih kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana? Lah wong mereka jelas-jelas penjahat kemanusiaan kog tidak boleh diadili? Sudah jelas bahwa gembong narkoba adalah pembunuh hak-hak manusiawi yang ingin menikmati kehidupan dengan rasa aman dari ancaman narkoba kog katanya melanggar hak-hak kemanusiaan? Sebuah pola berpikir pemimpin negara maju yang tak lagi mengindahkan derajat kemanusiaan itu sendiri.

Namun sekali lagi saya bersyukur. Bahkan semua rakyat Indonesia yang membela kemanusiaan dan menghendaki rakyatnya terbebas dari ancaman narkoba pemerintah bersikap tegas mengadili siapa pun yang hendak merusak generasi muda yang sejatinya adalah calon penerus bangsa ini.

Jika para pemimpin negara seperti Tony Abbot mengatakan Jokowi melawan nilai-nilai HAM atau kemanusiaan, sepertinya mereka harus membaca puisi ini:

Wahai para pemimpin negeri

negeri yang katanya menjunjung kemanusiaan

kenapa justru menjadi penjahatnya?

membela pembunuh kemanusiaan itu?

Wahai para pemimpin negeri

apakah Anda tidak melihat?

berapa ribu bahkan jutaan rakyat tergoda

menenggak, meminumnya hingga tak sadar diri

otak mereka terkunci, tubuh mereka menjadi mati

Wahai para pemimpin negeri yang katanya manusiawi

lihatlah berapa juta orang mati sia-sia

tak lagi menikmati saat-saat bahagia

membangun negeri tercinta dengan cinta

membangun negeri tercinta dengan gelora jiwa

Wahai pemimpin negeri pembela narkoba

sudahkah Anda Pikun atau Anda sengaja Lupa?

bahwa rakyatmu pun mati sia-sia

di terjang peluru manis yang membunuh sia-sia

Wahai pemimpin yang arif bijaksana

Itulah peluru pembunuh yang sesungguhnya

peluru-peluru yang katanya pembawa kenikmatan

tapi justru membunuh kami tanpa ampun

tak berdaya terbujur kaku sebab jeratan narkoba

Sekali lagi, saluuuuuut kepada Presiden Jokowi. Anda telah melindungi kami dan menjalankan amanah rakyat dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Meskipun Anda mendapatkan tekanan dari pemimpin negeri lain yang tak memiliki nurani apalagi manusiawi.

Selamat Pagi Indonesia

Metro, 30/4/2015

ISIS, Ketika Makna “Jihad” Disalah Mengerti

Jihad dalam islam adalah jihad untuk cinta, bangun negara dengan semangat rahmatan lil 'alamiin (kasih sayang bagi semesta alam (holebi.info)

ISIS, Ketika Makna “Jihad” Disalah Mengerti

Akhir-akhir ini dunia terlihat goncang dan goyah. Masyarakat yang pada mulanya berfikir normatif kini berubah menjadi pragmatis inkonstitusional. Masyarakat yang mulanya lebih mengedepankan nilai akhlaki, budi pekerti dalam membangun hasanah kehidupan ini, ternyata semakin lama semakin menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat bangsa mulai tak lagi mengenal apa itu baik dan buruk, tapi semata-mata berdasarkan cita-cita dan idealisme sempit yang memaksa orang tersebut berbalik arah. Mereka memberontak melawan kemapanan. Namun sayang sekali prilaku seperti ini kebanyakan melawan hukum negara yang sejak awal ditegakkan. Hukum negara yang awalnya bisa menjadi rujukan dan kiblat dalam bernegara.

Para pencari surga berusaha mencari sendiri di mana surga itu berada dan mencari jalan yang dianggap paling baik meskipun acapkali sulit dimengerti, betapa kehidupan ini seperti tak lagi dihargai. Benarkan semua ini buntut dari ketidak puasan rakyat yang seperti dibodohi oleh keadaan? Sehingga pola pikir pun berubah menjadi frontal dan merusak. Mereka menginginkan kebahagiaan di surga, tapi mereka melupakan kebahagiaan di dunia. Konsep pemenuhan aspirasi ukhrawi yang meninggalkan kebahagiaan duniawi.

Pilihan ini memang tidak salah, karena setiap orang berhak untuk memilih kehidupan mana yang ingin dicapai terlebih dahulu, meskipun keinginan ini jangan sampai merugikan orang lain dan justru salah dalam menilai konsep jihad dalam kehidupan yang sebenarnya.

--------

Jika dianalogikan fenomena ISIS dan bergabungnya beberapa orang di negeri ini mungkin buah dari pemaknaan Jihad yang keluar dari koridor yang sebenarnya. Paling tidak menurut penulis sendiri dan dari ajaran suci kitabullah yang cukup mengajarkan banyak hal tentang esensi jihad. Mohon maaf jika ada pihak lain yang berpendapat lain terkait jihad ini. Karena sepengetahuan penulis, jihad tidak semata-mata berperang dan semua orang "dipaksa" untuk turut serta menumpahkan timah panas demi menghabisi lawannya, sedangkan generasi muda yang sejatinya mesti dipersiapkan pendidikannya telah dimanfaatkan oleh kepentingan terselubung dalam balutan jihad ini. Anak-anak yang semestinya dididik dan dibesarkan dengan pengetahuan yang mencukupi agar bisa menjadi rahmat seluruh alam, ternyata dijadikan korban pemaksaan idealisme sempit jihad yang sudah salah kaprah.

Mana mungkin Islam dapat ditegakkan jika generasi mudanya sudah harus berperang? Meskipun sepatutnya mereka menuntut ilmu yang cukup agar kehidupan ini bisa ditegakkan dengan nilai-nilai Islam?

Anak-anak ini tidak lagi anak-anak yang polos yang mesti dididik dengan kasih sayang, pena dan kertas putih yang harus diisi dengan kebaikan. Tapi justru senjata pembunuh, dan konsep perang dan membunuh demi tujuan tersebut. Bagaimana mungkin anak-anak yang tidak mengerti tentang politik dipaksa turut bertempur dan memanggul senjata melawan musuhnya meskipun mereka tak pernah mengerti apa tujuan pasti mereka membunuh.

Benarkah misi jihad yang saya kategorikan dengan misi bunuh diri bagi anak-anak dan orang-orang awam yang tak paham tentang politik benar-benar akan mencapai cita-cita jihadiyah dan surga? Sedangkan di pihak lain orang-orang yang dibunuh sejatinya juga ada di antara mereka yang seagama? ISIS menghendaki Islam tegak dengan khilafah, mereka memaksa kondisi ini berubah drastis menjadi seperti kekhalifahan, meskipun faktanya khalifah Islam di era sebelumnya telah musnah, hancur tinggal puing-puing sejarah. kekhalifahan Islam tinggal nama karena politik yang justru membuat sesama saudaranya saling bermusuhan.

Penulis prihatin, kasus hilangnya beberapa orang dari Indonesia ternyata telah bergabung bersama ISIS, meskipun fakta menyebutkan beberapa orang yang ditahan ternyata berbeda dengan yang diduga hilang. Tapi paling tidak, bukti otentik menyebutkan bahwa beberapa dokumen perjalanan (visa) telah dipalsukan dan menggunakan nama lain demi memuluskan rencananya bergabung bersama ISIS.

Dan tadi malam, diberitakan bahwa ada 57 warga di Kab. Mesuji dinyatakan hilang. Mereka menjadi korban kejahatan radikal mengatasnamakan agama. Menurut media tersebut, warga ini direkrut menjadi pasukan perang ISIS. Mereka direkrut dengan dalih umroh gratis, perjalanan wisata gratis, dan modus-modus lain yang hakekatnya dilakukan untuk mengelabui masyarakat yang minim pendidikan. 

Betapa cerdiknya ulah perekrut ini dalam menjalankan aksinya.

Anehnya, meskipun konsep jihad ini berhubungan dengan hal ikhwal membela agama Islam, kenapa prosesnya justru menipu dan melakukan pemalsuan identitas? Benarkah Islam menghalalkan cara-cara haram demi tujuan suci?

Saya menduga, rekruitment yang dilakukan ISIS hakekatnya sangat terorganisir. Mereka sengaja mengeceh umat Islam dengan janji-janji palsu khilafah. Padahal semuanya semata-mata tujuan semu yang hanya ingin menghabisi Islam dari dalam.

Ada faktor adu domba di dalamnya. Umat Islam di seluruh penjuru bumi dengan terpaksa harus membunuh umat muslim lainnya yang tidak sepaham dengan konsep yang diajarkan ISIS. Khilafah Islam ala mereka sudah dianggap rumus pasti bahwa Islam benar-benar bisa ditegakkan. Meski semuanya masih remang-remang. Apakah kehadiran Muhammad SAW semata-mata mengajarkan berbunuh-bunuhan dan memaksakan kehendak demi suksesnya cita-cita khilafah tersebut? Anda lebih tahu jawabannya.

Pemerintah sepertinya lambat mengatasi arus gerakan ISIS dari dalam

Sepertinya pemerintah saat ini terlihat lalai, mereka bisa begitu mudahnya direkrut bergabung dengan ISIS tanpa ada gerakan pasti mencegah arus rekruitment ini terjadi. Pembicaraan terkait ISIS hanya di forum-forum ilmiah dan diskusi-diskusi di media.

Sejak pertama kali fenomena ISIS merebak, pemerintah sepertinya juga masih jalan di tempat. Buntutnya beberapa warganya yang dinyatakan hilang dan ada yang ditangkap lantaran aksi mereka yang mencurigakan. Mereka ditangkap karena dianggap memasuki wilayah di mana ISIS saat ini berkuasa.

Mau tidak mau, mulai saat ini pemerintah harus semakin jeli dan teliti, buka mata dan buka telinga. Apakah arus rekruitmen ISIS ini masih saja terjadi? Lakukan langkah konstruktif dengan melibatkan anggota masyarakat. Itu jika pemimpin negeri ini peduli akan nasib rakyatnya. Mereka tak membiarkan umat Islam di negeri ini justru menjadi korban kesalahan pahaman tentang memaknai Jihad yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bish shawab

Salam

Bapak Presiden, Beginikah Revolusi Mental?

Kepada Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati,

Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila tulisan ini kurang berkenan di hati Bapak. Karena mungkin akan sedikit mengusik ketenangan Pak Jokowi saat ini.

Berhari-hari ini saya seperti tak bisa nyenyak tidur, lantaran mengingat huru-hara negeri ini yang sepertinya tak berujung. Semua orang saling berebut simpati, saling berebut empati dan berebut kesempatan mendapatkan “kue” ketika bangsa ini tengah dirundung persoalan yang telah melilit. Entah sampai kapan ini semua akan berakhir.

Saya tidak ingin mengkritisi siapa yang keliru dan siapa yang benar menurut kacamata hukum terkait huru hara yang terjadi ini. Lembaga yang saya bangga-banggakan ternyata harus tergoyah dan tercabik-cabik oleh situasi yang cukup mencengangkan dan mengerikan. Tapi sebagai rakyat biasa yang tinggal di pinggiran sawah, saya hanya berharap Bapak bisa segera mengambil sikap agar persoalan ini tak larut-larut. Saya khawatir semakin lama kedua institusi ini berseteru, bukan tidak mungkin persoalan korupsi dan kejahatan di negara ini akan gagal untuk diberantas. Sebagaimana yang Bapak Presiden inginkan. Negeri yang siap hidup dari tanah sendiri, mandiri dan tak meminta belas kasih dari bangsa lain.

Tentu saja keinginan Bapak Presiden kala kampanye masih selalu kami ingat dan tersimpan rapat dalam catatan-catatan penting yang akan menjadi bahan koreksi benarkah Bapak sudah menjalankannya atau belum. Saya tidak menampik bahwa terpilihnya Bapak sebagai Presiden tentu berkat bantuan “sumbangan” dari berbagai pihak yang menghendaki negeri ini dipimpin oleh presiden yang berasal dari “Wong Cilik”. Tapi ternyata justru keindahan derajat Bapak di mata saya karena Bapak berasal dari Wong Cilik sedikit banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.

Siapakah sebenarnya yang telah memanfaatkan Bapak, pun saya kira tak perlu saya sebutkan di sini, karena saya menghormati Bapak selaku Presiden RI yang tentu saja orang yang sangat dijunjung kehormatannya oleh bangsa ini. Bagaimana tidak, tatkala di seratus harinya Bapak memimpin negeri ini, tak sedikit cercaan datang bertubi-tubi. Itu semua diawali oleh suatu hal yang terkait kebijakan Bapak ketika memilih calon tunggal Kapolri yang disinyalir merupakan tokoh yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, yang tak jelas darimana uang itu berasal. Tentu mengundang banyak pertanyaan, kenapa Bapak justru menunjuk orang yang dianggap mengambil uang negara secara batil menjadi calon petinggi kepolisian di negeri ini.

Sebuah kondisi yang mengundang beragam pertanyaan ulang, apakah begini makna Revolusi Mental yang Bapak Presiden dengung-dengungkan tempo dulu? Bapak ingin negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih, ternyata satu persatu terlihat belangnya mereka yang berada di bawah kepemimpinan Pak Presiden ternyata pun tidak bersih. Tentu karena ini, rakyat meradang dan berbuntut para pendukung Bapak angkat kaki. Mereka merasa telah “tertipu” oleh jargon yang Bapak sampaikan tatkala berkampanye di Gelora Bung Karno, dan diistana negara tatkala Bapak berjanji kepada seluruh wakil daerah melalui teleconference bahwa Bapak benar-benar ingin membangun negeri tercinta kita dengan “Tangan Bersih” yang saat itu Bapak janjikan.

Kami menunggu dan kami menuntut janji-janji Bapak untuk melunasinya meskipun saat ini masih ke seratus hari di masa kepemimpinan Bapak Presiden.

Bapak Presiden yang saya hormati

Sampai saat inipun saya masih di rundung gelisah tatkala kampung kami semakin lama semakin tidak aman. Jauh sekali dari harapan kami dan janji-janji Bapak ingin membuat penduduk di negeri ini tenang dalam mencari rezeki.

Saya menduga, karena para petinggi KPK dan Polri, saat ini tengah terkonsentrasi menyelesaikan internal mereka. Dampaknya karena mereka harus menyelesaikan persoalan tersebut, saat ini keamanan di kampung kami turut dikorbankan. Entah pagi, siang atau malam, kejahatan selalu saja menghampiri. Pelaku kejahatan seakan-akan mendapatkan angin segar, tatkala KPK dan Polri berseteru. Mereka semakin berani melakukan kejahatan di jalanan dan di hadapan orang banyak karena situasi rumit yang saat ini terjadi pada KPK dan Polri. Pelaku kejahatan Kantoran masih saja bebas duduk di kursi empuk, sedangkan penjahat jalanan begitu mudahnya merebut milik kami dan membunuh saudara-saudara kami tanpa ampun jika kami melawan.

Sekali lagi, apakah seperti ini Revolusi Mental? Ketika anggota dewan yang terhormat semestinya mewakili suara kami di kampung, ternyata di antara mereka tengah asyik berjalan-jalan ria menggunakan uang negara. Mereka telah lupa bahwa mereka dipilih untuk menyuarakan suara kami orang kecil, seperti halnya saura Bapak Presiden kami yang berasal dari kalangan Wong Cilik. Sekali lagi, mohon ditindak kader partai yang justru memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.

Tapi saya tahu, tidak mudah melakukan itu, karena sampai saat inipun presiden Jokowi tengah dirongrong oleh anggota dewan terkait isu tentang impeachment. Saya khawatir keberanian Bapak yang ingin merevolusi mental kami justru akan mengorbankan kedudukan Bapak. Seperti apa yang terjadi pada presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) pada saat itu. Saya berdoa, mudah-mudahan Allah SWT melindungi Bapak dalam melaksanakan amanah ini hingga jabatan Bapak berakhir.

Bapak Presiden yang saya hormati.

Kami butuh ketenangan, keamanan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Karena jika ketenangan, keamanan dan kemudahan dalam mencari rezeki tidak lagi bisa kami dapatkan, bukan tidak mungkin kedepannya keadaan ekonomi kami semakin hancur karena terganggu oleh ulah kejahatan di jalan raya. Tak hanya ulah kejahatan di jalan raya, karena boleh jadi justru uang negara yang semestinya dapat dinikmati oleh kami, ternyata dimanfaatkan oleh wakil rakyat demi untuk memuaskan hasrat kekuasaan mereka.

Mungkin inilah kekhawatiran saya selama ini. Mudah-mudahan Bapak bisa menerima dengan lapang dada, keluhan dari kami rakyatmu yang menginginkan kedamaian dalam hidup kami.

Saya guru rendahan, saat ini bekerja di SLB Negeri Metro. Mohon tunjangan kesejahteraan yang sudah kami dapatkan tidak pula diambil, sedangkan anggota dewan yang sudah banyak gajinya justru mendapatkan kelebihan pendapatan. Mereka seolah-olah mewakili rakyat, tapi justru mengambil hak-hak kami demi kepentingan mereka sendiri.

Salam

Metro, 30 Januari 2015